Pertumbuhan DKI Diprediksi 6,06%

Dokumentasi suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III/2016 diperkirakan mampu menembus 6,06%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Donny P. Joewono mengatakan proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada awal hingga pertengahan 2016.

“Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III/2016 diproyeksikan mencapai 6,06% atau naik 0,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 5,96% ,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/10).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota pada triwulan I dan triwulan II tahun ini masing-masing tercatat 5,62% dan 5,86%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni hanya tumbuh sebesar 5,54% dan 5,20% (y-o-y).

Menurutnya, jika mengacu pada sisi pengeluaran, ada beberapa faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi jelang penghujung tahun 2016.

Struktur perekonomian di DKI Jakarta sepanjang semester I/2016 didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (58,4%), dikurangi impor luar negeri barang dan jasa (43,23%), dan pembentukan modal tetap bruto (39,92%).

Jika diperhatikan, konsumsi rumah tangga menciptakan sumber pertumbuhan terbesar, yaitu 3,11% yang diikuti pembentukan modal tetap bruto sebesar 0,97%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang hanya 0,37%.

Donny berharap Pemprov DKI dapat menggenjot belanja hingga akhir tahun ini secara maksimal. Pasalnya, sebagian besar pengusaha swasta masih wait and see untuk menggelontorkan investasi lantaran belum pulihnya perekonomian dunia.

“Kinerja belanja Pemprov DKI pada triwulan III dan IV cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi selama setahun. Semakin tinggi konsumsi, realisasi pertumbuhan pun bisa meningkat,” ungkapnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang diharapkan mampu mengerek konsumsi pemerintah hingga akhir tahun ini antara lain pembangunan jalan layang dan jalan bawah tanah untuk mass rapid transit (MRT), jalan layang Transjakarta, serta revitalisasi trotoar di beberapa titik di Ibu Kota.

“Konsumsi Pemprov DKI yang juga memiliki nilai proyek cukup besar yakni unyuk sarana pendukung Asian Games 2018, yakni pembangunan kereta ringan (LRT), velodrome, dan equistrian,” ungkapnya.

Selain hal-hal tersebut, Donny mengungkapkan faktor lain yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi adalah membaiknya iklim investasi.

Terkait dengan hal itu, Indonesia berhasil naik peringkat Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business – EODB) dari sebelumnya peringkat ke-106 dari 189 negara pada 2016, menjadi peringkat ke-91 pada 2017.

Indeks EODB merupakan salah satu tolok ukur daya saing negara yang dinilai oleh lembaga World Bank terhadap 10 indikator peraturan yang berpengaruh untuk memulai bisnis.

Selain peningkatan peringkat, Indonesia memiliki perbandingan tren peningkatan poin distance tofrontier (DTF) dalam skala 0-100 terhadap indikator starting a business.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Edy Junaedi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkontribusi meningkatkan DTF menjadi 77.50, yang berarti naik 7.60 poin dari tahun sebelumnya.

“Hal ini merupakan pencapaian yang perlu diapresiasi mengingat data menunjukkan China hanya mampu memperbaiki tren peningkatan DTF sebesar 3.56 poin, Thailand mengalami tren peningkatan DTF sebesar 1.98 poin. Bahkan Malaysia mengalami trend penurunan DTF sebesar 5.64 poin,” jelasnya.

Bukan itu saja, BPTSP DKI juga turut berkontribusi dalam perbaikan indikator mendirikan usaha yang naik siginifikan 16 peringkat.

Bobot penilaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 78%. Sebagai perbandingan, Pemerintah Kota Surabaya bobot penilaian 22%, dihitung berdasarkan jumlah populasi.

Sebagai informasi, realisasi investasi berdasarkan penerbitan izin usaha di Provinsi DKI Jakarta mulai awal tahun hingga September 2016 telah mencapai Rp39,89 triliun. Capaian tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp3 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp36,87 triliun.

Nilai investasi sebesar Rp39,89 triliun itu terbagi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) Rp32,9 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp6,9 triliun.

Inflasi di Banten

Pada perkembangan lain, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten memperkirakan inflasi di kawasan ini berada di kisaran 0,25%-0,3% pada Oktober tahun ini.

Padahal, pada Oktober tahun lalu, Banten justru mengalami deflasi sebesar -0,04% akibat penurunan harga komponen transportasi dan bahan makanan.

“Inflasi kali ini lebih banyak dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan, salah satunya adalah harga cabai merah. Musim hujan berkepanjangan cukup berpengaruh mengerek naik harga produk hortikultura,” kata Manajer Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan BI Provinsi Banten Jenidar Oseva kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Anomali cuaca yang sering disebut La Nina mengakibatkan kerusakan pada tanaman hortikultura sehingga mengurangi suplai pasokan sejumlah komoditas pangan di Banten.

Untuk meredam gejolak inflasi sekaligus meningkatkan upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Banten dan BI Banten telah menyusun roadmap pengendalian inflasi.

Dari sejumlah hambatan yang dipetakan, persoalan minimnya infrastruktur, tata distribusi bahan pangan yang lemah, dan tingginya pola konsumsi masyarakat Banten dinilai masih menjadi kendala upaya pengendalian inflasi di Banten.

“Dalam jangka pendek, pengadaan Warung Tim Pengendalian Inflasi Daerah masih menjadi pilihan, tinggal diperluas saja penyelenggaraannya. Penguataan koordinasi TPID dan database pangan juga harus segera diperbaiki,” kata Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Banten Mahdani.

Tak hanya itu, kerja sama antar daerah dinilainya merupakan salah satu upaya yang harus ditingkatkan guna meredam gejolak inflasi di kawasan ini.